Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang pertanian dan perkebunan DPR Papua, John NR Gobai bersama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Papua mendiskusikan strategi perlindungan terhadap hutan sagu di Papua.
Diskusi berlangsung di kantor BPTP Papua, di Jalan Yahim, Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa (8/6/2021).
John Gobai mengatakan, diskusi ini dalam rangka memberi masukan terhadap draft rancangan peraturan daerah provinsi atau raperdasi Papua tentang perlindungan sagu.
“Saya mau mendapat masukan dari mereka (BPTP Papua) tentang regulasi sagu yang sedang saya dorong,” kata Gobai kepada Jubi usai diskusi.
Menurut anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua itu, ia telah menyerahkan draf raperdasi perlindungan sagu kepada pihak BPTP Papua.
Ia berharap, setelah membaca draf tersebut, BPTP dapat memberi masukan. Sebab mereka lebih banyak paham apa yang mesti dilakukan untuk melindungi hutan sagu di Papua, karena para pihak di sana adalah peneliti.
“Potensi sagu di Papua juga harus dikelola baik. Perda dibuat harus ditaati, agar mendatangkan pendapataan daerah, dan masyarakat bisa menghasilkan pendapatan seperti di Kabupaten Meranti, Riau,” ujarnya.
Kepala BPTP Papua, Martina Sri Lestari mengatakan, selama ini pihaknya terus melakukan penelitian.
BPTP juga terus mengembangkan inovasi teknologi untuk pangan lokal, karena itu bagian dari program kerja Kementerian Pertanian.
“Di Papua ini, kita lebih memberatkan ke sagu dan umbi umbian. Kita sudah mulai merakit, menyusun, sistem pembibitannya,” kata Martina Sri Lestari.
Akan tetapi, ia mengakui selama masa pandemi korona, BPTP sementara waktu tidak melakukan kajian.
Sebab mengalami keterbatasan anggaran. Namun, untuk diversifikasi pangan pengolahan, BPTP tetap melaksanakannya.
“Kita membuat produk produk sagu. Hanya kan, hutan sagu di Papua ini banyak yang beralih fungsi. Makin berkurang. Alih fungsi lahannya itu yang kita sayangkan,” ucapnya. (*)
Editor: Edho Sinaga
Sahabat Alam Papua (SAPA) 